KPK Buka Penyidikan Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Pemda di Lamongan

 Jakarta - Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) buka penyelidikan kasus baru, sangkaan korupsi tugas project pembangunan di Dinas Tugas Umum dan Perumahan Masyarakat (PUPR) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Korupsi terkait dengan pembangunan gedung pemerintah.  king88bet Login Alternatif

"Kasus baru, pembangunan gedung di pemda di situ. Pemkab bermakna, ya," tutur Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Jumat (15/9/2023) malam. king88bet Login

Asep menerangkan saat menginvestigasi kasus ini team penyidik telah lakukan usaha paksakan pemeriksaan di sejumlah lokasi. Beberapa tempat yang sebelumnya sempat diobok-obok team penyidik yaitu rumah dinas bupati, Kantor Dinas PUPR, sampai Kantor Pemkab Lamongan.  King88Bet Situs Slot Online

"Dasarnya beberapa tempat yang kita sangka berkaitan dengan tindak pidana itu. Jika tidak salah ini yang mengadakan project itu PUPR di situ, selanjutnya beberapa kantor yang lain diperhitungkan terkait dengan tindak pidana itu termasuk faksi swasta," kata Asep.

Asep tidak menyangkal telah ada terdakwa dalam kasus ini. Tetapi, Asep malas memberitahukan detil jati diri terdakwa diartikan. Ia cuma memberikan panduan salah satunya terdakwa adalah petinggi di Dinas PUPR Kabupaten Lamongan.

"Ini berkaitan Pasal 2 dan Pasal 3. Tidak ada perhitungan (rugi keuangan negara), baru kita sampaikan. Terdakwanya kelak lah dipublikasikan," Asep menandasi.

Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) akui terima beberapa ribu laporan sangkaan korupsi dari warga sepanjang 2023. Keseluruhan, ada 3.544 pengaduan kasus sangkaan korupsi yang diterima sampai Agustus tahun ini.

"S/d Juni ada 2.707 aduan dan saat ini s/d Agustus kita ada 3.544," tutur Direktur Servis Laporan dan Aduan Warga KPK, Tomi Murtomo dalam penjelasannya, Senin (11/9/2023).

Tomi menerangkan laporan itu masuk melalui beragam jenis pengaduan. Salah satunya lewat e-mail, whistleblower sistem, tiba langsung, pesan, surat, sampai telephone. Ia menyebutkan sekitar 3.052 pengaduan yang diterima telah diverifikasi.

"Jadi ada yang karakternya dari 3.544 ada 492 yang non-laporan menjadi tidak dapat kita klarifikasi selanjutnya," kata Tomi.

Tomi menerangkan sekitar 492 laporan yang tidak diverifikasi tidak berarti tidak dilakukan tindakan. KPK mengarsipkan pengaduan itu karena materinya berkaitan permintaan audiensi, diskusi, atau perselisihan tempat.

"Perselisihan tanah itu sangat banyak yang memberikan laporan, jika ia bersengketa di antara swasta, perseorangan dengan perseorangan," kata Tomi.

Tomi menyebutkan perselisihan tempat bukan masalah KPK, karena tidak terkait dengan sangkaan korupsi yang tersangkut pelaksana negara. Tetapi Tomi menyebutkan faksinya tidak dapat menampik laporan yang masuk dari warga.